REPORTERNEWS.WEB.ID|POSO Kepolisian Resor Polres Poso Kembali menggelar program “Rabu Bersama Masyarakat” sebagai ruang dialog terbuka antara Polri dengan elemen masyarakat.
Kegiatan dipimpin langsung Kapolres Poso AKBP Alowisius Londar, S.I.K., di Maker Cafe, Jalan Pulau Sumbawa, Kelurahan Gebangrejo, Kabupaten Poso Rabu (28/10/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri jajaran Pejabat Utama (PJU) Polres Poso, Perwakilan LSM Lokal FPMCD, GEMPUR, AMPEL, AKSI, serta perwakilan sopir truk.
Dalam dialog yang berlangsung sekitar satu jam, sejumlah isu strategis mencuat. Perwakilan sopir truk menyampaikan keluhan terkait pembatasan kuota BBM bersubsidi senilai Rp350.000 yang dinilai belum mencukupi kebutuhan operasional di lapangan. Mereka juga menyinggung adanya dugaan pungutan liar dan manipulasi jatah BBM.
Sementara itu, Ketua AMPEL Poso, Ahmad Karman, menyoroti harga LPG 3 kg di tingkat pengecer yang dinilai melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET) hingga tiga kali lipat, serta beredarnya tabung berlabel luar daerah.
Isu tersebut juga mengemuka. Ketua AKSI Poso, Rafiq Samsudin, mempertanyakan perkembangan kasus pembunuhan yang dikenal dengan sebutan kasus Caca yang telah berjalan dua tahun.
Menanggapi hal tersebut, Kapolres Poso AKBP Alowisius Londar, S.I.K., menegaskan penyidikan kasus tersebut masih terus berjalan secara teknis dan mendalam.
Ia menjelaskan, pembatasan informasi kepada publik dilakukan untuk menjaga efektivitas penyelidikan dan mencegah potensi penghilangan barang bukti maupun pembentukan alibi oleh terduga pelaku.
Menyikapi dinamika forum tersebut, Kasat Intelkam Polres Poso, AKP Laode M. Aludin, menilai program Rabu Bersama Masyarakat merupakan instrumen deteksi dini dan pencegahan konflik sosial.
“Program ini adalah bentuk nyata dari fungsi intelijen kepolisian yang tidak hanya bekerja di belakang layar, tetapi juga membuka ruang komunikasi langsung. Dengan mendengarkan keluhan warga terkait BBM, LPG, dan penegakan hukum secara terbuka, kami dapat memetakan potensi gangguan kamtibmas sebelum berkembang menjadi aksi demonstrasi anarkis atau kerusuhan,” ujar Laode.
Menurutnya, forum tersebut berhasil mengalihkan rencana aksi turun ke jalan oleh beberapa LSM menjadi diskusi konstruktif yang menghasilkan poin tindak lanjut.
Terkait aspirasi Masyarakat soal dugaan penyimpangan distribusi BBM dan LPG subsidi, pihaknya akan berkoordinasi lebih lanjut dengan instansi terkait seperti Dinas Perdagangan dan Pertamina untuk audit dan pengawasan.
“Kepercayaan publik adalah modal utama kami. Melalui pendekatan humanis dan transparansi yang terukur, kami yakin Poso dapat tetap kondusif. tambahnya.
Kegiatan berakhir dalam keadaan aman dan tertib penuh semangat kebersamaan antara Polri dan elemen masyarakat Poso.
