Makassar,Reporternews.web.id – Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat (DEMA FUF) UIN Alauddin Makassar menanggapi sikap Gabungan Pengusaha Makan Bergizi Indonesia (GAPEMBI) yang menolak kebijakan penghentian sementara Program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama masa libur sekolah sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Badan Gizi Nasional (BGN) Nomor 12 Tahun 2026.
Ketua DEMA FUF UIN Alauddin Makassar,Muh. Naufal Algifari menilai kebijakan tersebut, merupakan langkah yang rasional dan relevan dalam upaya menjaga efektivitas program sekaligus mengoptimalkan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Ia menyampaikan,terdapat dua catatan penting yang perlu menjadi perhatian dalam menyikapi polemik tersebut.
Pertama, persoalan orientasi dan niat keterlibatan dalam program.
Program MBG merupakan program sosial yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat, sehingga seluruh pihak yang terlibat seharusnya menempatkan kepentingan publik sebagai orientasi utama.
“Kami menghormati setiap pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis. Namun ketika penghentian sementara program saat masa libur sekolah dipersoalkan dengan alasan kerugian ekonomi, publik tentu berhak mempertanyakan orientasi utama dari keterlibatan tersebut. Apakah semata-mata untuk mendukung keberhasilan program dan pemenuhan gizi masyarakat, atau justru lebih berorientasi pada aspek keuntungan yang diperoleh dari program tersebut,”jelasnya.
“Kami menegaskan program pelayanan publik harus dijalankan dengan semangat pengabdian dan tanggung jawab sosial. Oleh karena itu, kepentingan masyarakat luas harus ditempatkan di atas kepentingan ekonomi kelompok tertentu,” tegasnya.
Kedua, pentingnya efisiensi anggaran negara.
DEMA FUF UIN Alauddin Makassar mendukung kebijakan penghentian sementara MBG selama masa libur sekolah sebagai bagian dari langkah efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah.
Ia menambahkan, kondisi ekonomi nasional saat ini menuntut pemerintah untuk lebih cermat dalam mengelola keuangan negara. Karena itu, penggunaan anggaran harus disesuaikan dengan kebutuhan yang benar-benar mendesak dan memiliki manfaat yang optimal.
“Efisiensi anggaran bukan berarti mengurangi komitmen negara terhadap pemenuhan gizi masyarakat. Sebaliknya, langkah tersebut merupakan bentuk tanggung jawab dalam menjaga keberlanjutan program agar dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan dalam jangka panjang,” jelasnya.
DEMA FUF UIN Alauddin Makassar juga mengajak seluruh pihak untuk melihat kebijakan ini secara lebih objektif dan mengedepankan kepentingan bangsa di atas kepentingan sektoral.
“Kami mendukung langkah Badan Gizi Nasional dalam melakukan penyesuaian program selama masa libur sekolah. Di tengah tantangan ekonomi yang dihadapi bangsa saat ini, efisiensi merupakan bagian dari tata kelola pemerintahan yang baik. Program sosial harus tetap berorientasi pada kemaslahatan masyarakat, bukan semata-mata pada keuntungan ekonomi,”tutupnya.
